-- -

Ketua MPR : Tidak Boleh Lagi Ada Pertengkaran Soal Perbedaan

Senin, 31 Juli 2017 | 17:50 WIB

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menjadi hadir sebagai pembicara dalam acara silaturahmi nasional Junior Chamber Indonesia (JCI). Acara yang bertema “Nawacita Pemuda Indonesia Membangun Ekonomi Berkelanjutan” tersebut digelar di Puri Agung Grand Sahid Hotel Jakarta, Senin (31/07/2017).

Zulkifli, dalam kata sambutannya, mengatakan bahwa surutnya pemahaman akan nilai-nilai luhur bangsa, terutama Pancasila adalah tantangan terbesar yang dihadapi bangsa saat ini. Ia mengatakan, saat ini nilai-nilai luhur tergantikan oleh materi atau uang. Siapa yang terhormat dan mulia adalah yang memiliki finansial yang kuat.

“Semua dinilai dengan uang, tidak peduli dari mana mendapatkannya. Masyarakat akan memilih jika diberi uang. Contohnya banyak terjadi pada saat pemilihan kepada daerah,” ujar Zulkifli.

Oleh karena itu, Zulkifli mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali pada nilai luhur bangsa, yaitu Pancasila. “Kita sudah sepakat sistem ketatanegaraan Indonesia adalah demokrasi, dimana yang berdaulat dan berkuasa adalah rakyat,” tambahnya.

Pria yang akrab disapa Zulhas tersebut juga mengatakan bahwa sejak 70 tahun lalu sudah ada konsensus tentang Indonesia yang plural. Indonesia yang terdiri dari belasan ribuan pulau, ratusan ribu etnis dan bahasa, serta berbagai agama.

"Kita sudah sepakat,18 Agustus 1945, kita sudah selesai soal perbedaan suku, agama. Apapun agamanya, sukunya kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Ini pegangan kuat bagi kita. Tidak boleh lagi ada pertengkaran soal perbedaan," ucap Zulkifli.


FOKUS MPR
+
Dihadapan delegasi Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan, Jawa Tengah, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, para santri memiliki jasa yang sangat besar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia
Masyarakat Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang biasanya menonton pertunjukan reog, kali ini pada 28 Oktober 2018, mendapat suguhan pagelaran wayang kulit
Sembilan anggota baru MPR dilantik Ketua MPR
Sistem demokrasi liberal yang berlaku di Indonesia, membuat kesempatan para calon yang memiliki modal finansial lebih besar.
Anggota MPR dari Fraksi PKB, Mohammad Toha,  mengatakan, sebelum UUD Tahun 1945 diamandemen,
Selengkapnya di www.mpr.go.id